Skip to content

Pembebasan Budak, Menyebar Benih-benih Perlawanan

June 4, 2012
Pembebasan Budak, Menyebar Benih-benih Perlawanan
(Kasus Outsourcing PT Hero Spk dan Arah Depan Perlawanan)


Sherr Rinn



Aksi PUK PT Hero Spk SPAI-FSPMI di depan kantor
Kemenakertrans. Foto: Emay S.
Setelah berjuang selama hampir satu bulan, buruh-buruh outsourcingPT Hero Supermarket, Cibitung, Kabupaten Bekasi, akhirnya mendapatkan kejelasan nasib dengan diangkatnya 270 buruh outsourcing sebagai buruh tetap. Bukan perjuangan yang mudah bagi Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Hero Spk yang masih baru bergabung di Serikat Pekerja Aneka Industri – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), apalagi dengan status outsourcing yang sudah di-PHK pula.. Selain itu, jarang sekali buruh outsourcing berani melawan perusahaan, mengingat status  yang tidak jelas serta nasib mereka berada di tangan perusahaan kontraktor atau subkontraktor tenaga kerja, bukan perusahaan induk.

Sempat di-PHK
Perlawanan dimulai karena manajemen PT Hero Spk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 514 buruh kontrak hanya lantaran tidak senang dengan perusahaan kontraktornya, PT Nurindo. Padahal rata-rata para buruh tersebut tersebut telah bekerja dengan masa 5 sampai 8 tahun tanpa kepastian jaminan sosial.

PT Hero Spk mempekerjakan buruh kontrak mulai dari bagian gudang hingga bagian penjualan. Hal ini jelas melanggar ketentuan outsourcingdalam UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 dan Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti Kep. 220/MEN/X/2004 dimana dijelaskan bahwa outsourcing diperbolehkan hanya pada pekerjaan yang bukan pekerjaan utama (produksi langsung). Pekerjaan outsourcing meliputi cleaning service, kantin, antar jemput (dan delivery), security, dan pertambangan.

Untuk membujuk buruh agar tidak menuntut, PT Nurindo memberikan sogokan berupa Surat Keterangan Jaminan Hari Tua (JHT) agar buruh bisa mengambil JHT di Jamsostek. Sebagian buruh mengambil surat itu sehingga dari 514 buruh PT Hero Spk yang berjuang, tersisa tinggal 270 buruh saja.
Menurut Sekretaris Pimpinan Pusat SPAI-FSPMI, Jamaludin Malik, perusahaan melakukan penipuan terhadap buruh. Pasalnya, buruh berhak mendapatkan JHT sekalipun tanpa surat keterangan JHT dari perusahaan. Setiap buruh yang sudah menjadi peserta Jamsostek selama sekurang-kurangnya lima tahun dan lalu di-PHK berhak atas JHT dari Jamsostek yang bisa diajukan dengan membawa kartu peserta Jamsostek dan surat PHK dari perusahaan.

Manajemen PT Hero Spk juga tidak kalah lihai, bahkan garang dalam menghalau aksi buruh. Pihak perusahaan mengerahkan massa dari serikat pekerja tingkat perusahaan yang bernama Serikat Pekerja PT Hero Supermarket (SPHS) untuk menjaga PT Hero Spk Cibitung. Jadi, pengusaha berusaha membenturkan antara buruh dengan sesama buruh. Demikian halnya dengan keberadaan buruh-buruh outsourcingyang menurunkan posisi tawar buruh di hadapan kapitalis (pemilik modal), karena buruh dipaksa bersaing dengan sesamanya dalam memperoleh pekerjaan.

Buruh tidak menyerah. Mereka melakukan aksi hingga ke PT Hero pusat di Jakarta dan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 22 sampai 23 Mei, 2012. Selain memperjuangkan nasib buruh Hero, FSPMI/KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga mendesakkan tuntutan penghapusan outsourcing di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendatangi Kemenakertrans dengan tuntutan yang sama, yakni penghapusan outsourcing. Dua mobil komando yang berbeda bergantian melakukan orasi di depan Kemenakertrans.

Pada 23 Mei 2012, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengeluarkan Nota Dinas yang mengintruksikan kepada PT Hero Spk Cibitung agar mengangkat status buruh outsourcing menjadi buruh tetap. Namun, pihak manajemen masih keras kepala dan mengatakan kepada pihak buruh bahwa pihak manajamen masih harus membicarakannya lagi, padahal Nota Dina situ tidak untuk dipertimbangkan tapi untuk dilaksanakan. Akibatnya, buruh Hero dan massa FSPMI yang bersolidarits melakukan aksi ke PT Hero dengan memblokade gudang Hero hingga barang tidak bisa keluar-masuk.

Aksi tersebut berlangsung sampai malam hari hingga PT Hero Spk mengabulkan tuntutan buruh. Penerimaan serikat terhadap keanggotaan buruh outsourcing, usaha perundingan dengan argumentasi yang kuat, dan tekanan massa yang solid,memungkinkan aksi buruh bisa menang.

Argumentasi yang dibangun untuk memperkarakan PT Hero adalah bahwa ketika PT Hero mempekerjakan buruh di core bisnis (pekerjaan utama), maka perjanjian (MoU) outsource antara PT Hero dengan PT Nurindo menjadi batal demi hukum, sehingga seharusnya buruh outsourcing sudah sejak lama diangkat menjadi buruh tetap. Dalam hal ini, PT Hero Spk sebagai pihak yang mempekerjakan buruh di core bisnis adalah pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Kemenangan PT Hero Spk adalah pelajaran penting bahwa buruh bisa melawan outsourcing, dan menang, meskipun masih terbatas di dalam lingkungan PT Hero, belum penghapusan outsourcingsecara menyeluruh. Kasus ini adalah awal dari suatu gebrakan gerakan penghapusan outsourcing yang sangat mempengaruhi semangat perlawanan buruh, khususnya bagi buruh outsourcing di kawasan industri kota Bekasi, untuk berani memperjuangkan nasibnya menjadi lebih baik.

Bahaya Outsourcing
Di saat kapitalisme selalu krisis secara periodik akibat dari watak dasarnya yang selalu berproduksi untuk persaingan bebas di pasar, sementara di sisi lain menghancurkan daya beli anggota masyarakat, maka kapitalis harus memperluas (ekspansi) modal ke mana-mana dalam bentuk produksi dan pasar, yang mengeruk sumberdaya alam negeri-negeri lain dan menghisap buruhnya. Dewasa ini, ideologi dan kebijakan perluasan kapital(isme) dikenal sebagai neoliberalisme. Selama 14 tahun terakhir, neoliberalisme sukses diadaptasi dalam  berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia berkat terikatpada lembaga-lembaga donor yang menggelontorkan utang luar negeri kepada pemerintah.

Outsourcingmerupakan bagian dari neoliberalisme dengan semangat pasar tenaga kerja yang fleksibel. Diharapkan investasi menjadi lebih mudah jika tenaga kerja (buruh) dipekerjakan dengan sistem tenaga kerja kontrak. Hak-hak buruh outsourcingdikurangi, sementara keuntungan (profit) pengusaha meningkat.
Ketentuan outsourcingyang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 pasal 56-59 dan pasal 64-66; Kepmenakertrans No. Kep. 100/VI/2004; Kepmenakertrans No. Kep.101/MEN/IV/2004; Kepmenakertrans No. Kep.220/MEN/X/2004; Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009.Pemerintah memperbolehkan outsourcing dengan syarat pada pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi utama. Pekerjaan tersebut meliputi cleaning service, catering, satpam, antar-jemput/supir/kurir (delivery) dan pertambangan.

Faktanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi utama. Bahkan proses produksi mustahil dilakukan jika pabrik tidak bersih, makanan siang tidak ada, pabrik tidak aman, dan supir antar-jemput tidak ada. Lebih celaka lagi, banyak perusahaan yang menentukan sendiri “pekerjaan utama” dan yang bukan utama. Sehingga buruh-buruh dengan status tidak jelas membanjiri pabrik dan mendesak buruh tetap.

Akibatnya, ada beberapa hal. Pertama, semakin banyak hak-hak buruh yang dirampas oleh pemilik modal. Semakin banyak bekerja, buruh tetap saja miskin. Tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Lebih parah jika buruh itu adalah perempuan, hak-hak maternitasnya sebagai hak ibu dan anak untuk melahirkan dan dilahirkan secara sehat, diabaikan. Tidak ada jaminan bagi hak-hak reproduksi perempuan, seperti cuti haid, melahirkan dan menyusui. Terjadi penurunan tingkat kesejahteraan ibu yang bekerja sebagai buruh outsourcing, sehingga tidak mampu merawat anaknya dengan layak.

Kedua, persaingan di antara sesama buruh semakin besar. Buruh outsourcing cenderung rela diupah murah tanpa jaminan, karena takut dipecat dan berharap diangkat menjadi buruh tetap. Sementara, buruh tetap, tidak menyadari bahaya yang mengancam. Semakin banyak pekerjaan di dalam pabrik yang dialihkan menjadi bukan pekerjaan utama (produksi), maka jumlah buruh tetap, semakin menurun. Jika buruh tetap, melawan, ia bisa dipecat dan dengan mudah digantikan oleh buruh outsourcing. Posisi tawar (bargaining) buruh tetap dan buruh secara keseluruhan di hadapan pengusaha dan pemerintah semakin melemah.

Ketiga, penurunan jumlah anggota serikat buruh. Buruh outsourcingtidak berani berserikat karena takut. Sementara, juga banyak serikat buruh yang memandang buruh outsourcing tidak perlu dijadikan anggota serikat, pun persentase jumlah buruh outsourcing semakin besar dari waktu ke waktu. Padahal UU tidak mensyaratkan bahwa anggota serikat harus buruh tetap  pada perusahaan yang menggunakan tenaga kerjanya (bukan di perusahaan yang menyalurkannya/yayasan).

Hasil penelitian International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Union (ICEM) di berbagai serikat buruh yang menjadi afiliasinya, tentang praktek kerja outsourcing, yang diterbitkan pada tahun 2004, menunjukkan banyak serikat buruh yang terlambat menyadari bahaya outsourcing. Perusahaan semakin menciutkan “pekerjaan utama” di pabrik hingga outsourcing merambah ke bagian operator. Saat serikat buruh sadar, mereka sudah kehilangan banyak anggota.

Sebetulnya, buruh outsourcingadalah barisan tenaga kerja cadangan yang siap menggantikan buruh tetap. Barisan tenaga kerja menjadi tiga lapis, yaitu buruh tetap, buruh outsourcing/kontrak dan pengangguran. Dengan perkembangnya permesinan, kapitalisme selalu menghasilkan tenaga kerja cadangan yang komposisinya semakin lebih besar daripada buruh yang sudah bekerja, sehingga harga buruh di pasar tenaga kerja semakin bersaing atau murah. Sayangnya, banyak pimpinan buruh kita yang tidak mengerti ekonomi politik dan sejarah masyarakat, sehingga terlambat menyadari perkembangan produksi kapitalisme.
Menuntut Penghapusan Outsourcing
Outsourcingbersifat diskriminatif dan merupakan bentuk perbudakan modern.

Sekretaris SPAI-FSPMI, Jamaludin Malik, mengatakan dalam orasinya bahwa yang harus dilakukan dalam melawan outsourcingadalah moratorium(penundaan, atau penghentian sementara) outsourcing; perusahaan yayasan outsourcing yang membayar upah di bawah Upah Minimum, tidak ada jaminan sosial tenaga kerja dan memberlakukan union busting harus dipidanakan, hingga; menuntut Peraturan Menteri mengenai pelarangan/penghapusan outsourcing.

Memidanakan pengusaha yang melanggar hak-hak normatif buruh   dan moratoriumpraktek outsourcing merupakan langkah awal menuju penghapusan outsourcing. Moratorium mengisyaratkan tidak adanya perusahaan (yayasan) dan buruh-buruh outsourcing baru. Dalam situasi belum adanya aturan hukum penghapusan outsourcing, maka buruh-buruh outsourcingmemerlukan pertolongan “cepat”, yakni terpenuhinya hak-hak dasar mereka seperti upah minimum, jaminan sosial dan serikat buruh. Termasuk memperjuangkan buruh outsourcing agar diangkat menjadi buruh tetap pada perusahaan yang menggunakannya, bukan di perusahaan yan menyalurkannya. Dengan demikian, kekuatan serikat dan gerakan buruh dalam menuntut penghapusan outsourcingsecara nasional semakin besar.

Sebelumnya, Januari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan outsourcingmelanggar konstitusi atau inkonstitusional. Pasal 65 dan 66 UUK No. 13 tahun 2003 bertentangan dengan  UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 yang mengatur tentang perlakukan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Meskipun pemerintah yang diwakili oleh Kemenakertrans setuju bahwa outsourcing menyengsarakan buruh, tetapi, Juli nanti, Kemenakertrans hanya akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur syarat-syarat kerja outsourcing yang lebih baik, bukan menghapuskan outsourcingsecara keseluruhan.

Perjuangan buruh menjadi lebih berat.
Rekomendasi:
  • Menjadikan isu outsourcing sebagai salah satu perjuangan prioritas di tingkatan pabrik (PUK). Selama ini, isu outsourcing cenderung hanya dijadikan sebagai perjuangan di tingkatan federasi  dan konfederasi.
  • Serikat buruh harus menerima keanggotaan buruh outsourcingdan buruh kontrak, termasuk guru honorer. Mengenai hak dan kewajiban keanggotaan, seperti pembayaran iuran, pendidikan, dan sebagainya merupakan hal-hal teknis yang bisa diatur dalam konsolidasi.
  • Buruh tetap harus bersatu dengan buruh outsourcingdalam menuntut penghapusan outsourcingmaupun masalah lainnya. Apalagi jika kekuatan buruh tetap sebanding atau lebih kecil daripada buruh outsourcing. Pengalaman pembentukan serikat di PT Hero Spk, menunjukkan bahwa pihak Depnaker Bekasi awalnya menolak pencatatan serikat PUK PT Hero Spk SPAI-FSPMI, namun setelah dijelaskan bahwa pengurus PUK adalah buruh tetap, baru kemudian Depnaker menyetujui pencatatan tersebut. Olehnya, buruh-buruh tetap yang sudah berserikat pada perusahaan induk (yang mempekerjakan) harus menolong buruh outsourcing agar dapat bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan yang mempekerjakannya (perusahaan induk).
  • Pendidikan mengenai undang-undang alternatif (revisi) untuk menghapuskan outsourcing. Karena tidak mungkin menghapuskan outsourcing dengan peraturan menteri, sementara outsourcingdilegalkan oleh UU No. 13. Posisi UU lebih tinggi daripada Peraturan Menteri.
  • Konsolidasi massa yang semakin besar untuk dikerahkan menuntut penghapusan outsourcing dengan menduduki kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan industri, gedung pemerintahan dan sebagainya.
  • Menggalang solidaritas kelompok lain, seperti mahasiswa (calon buruh), akademisi dan LSM untuk memperjuangkan penghapusan outsourcing.


From → Berita

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: