Skip to content

Berikut Kronologis Sengketa Buruh di Purwakarta dan Sidoarjo

April 18, 2012

Jakarta, Seruu.com – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP FSPMI), Nyumarno  mengatakan, maraknya dugaan terjadinya kriminalisasi terhadap para buruh dengan dilakukannya laporan Pidana terhadap buruh bahkan sampai dengan penahanan terhadap buruh yang melakukan kegiatan dalam organisasi buruh untuk membela hak-hak para pekerja, sangat membuat buruh semakin memandang kinerja Kepolisian kurang Profesional. Hal ini juga membuat buruh semakin dikekang dan dikebiri hak-haknya dalam berorganisasi.

Nyumarno membeberkan kronologis kasus-kasus kriminalisasi aktivis buruh yang terjadi, antara lain, laporan pidana terhadap Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja PT. KYMCO,  NO: LP/886/XII/2010/BARESKRIM Dudik Murahman dan Benhard selaku Ketua dan Sekretaris organisasi serikat pekerja PUK SPAMK FSPMI PT.Kymco Lippo Motor Indonesia dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan pasal 372 KUHP. Laporan Pidana yang ada dari tahun 2010 tersebut sempat “menggantung” lama di Mabes Polri dan sempat terhenti,  kini diproses lagi dan status para terlapor naik menjadi tersangka.

Dari serangkaian penyidikan terhadap para saksi dan tersangka, pertanyaan yang dilontarkan para penyidik terhadap mereka adalah seputar keabsahan Surat Kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan Gugatan Pailit terhadap PT.Kymco Lippo Motor Indonesia.

“Padahal keabsahan surat kuasa tersebut sebelumnya sudah diperdebatkan dalam eksepsi saat proses sidang Kepailitan di PN Niaga Jakarta Pusat, dan surat kuasa tersebut sah bahkan sudah menjadi bagian Putusan PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2012 yang juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 26 juli 2010,” ungkapnya kepada Seruu.com di Jakarta, Rabu (18/04/2012).

Ditambahkannya, para buruh menyimpulkan bahwa laporan pidana tersebut adalah indikasi kuat adanya Kriminalisasi terhadap buruh, bagaimana mungkin sebuah surat kuasa yang nyata-nyata pernah diperdebatkan dalam peradilan perdata bahkan di Putus di Pengadilan, ternyata keabsahan surat kuasa tersebut bisa dijadikan lagi menjadi dasar laporan pidana di Mabes Polri.

Selain Polri menerima laporan tersebut, yang harusnya saat beberapa kali penyidikan Polisi bisa menyimpulkan apakh laporan Pidana tersebut memenuhi syarat dan unsur pemalsuan dan penipuan surat ataukah tidak.

“Karena menurut kami, tidak ada unsur pemalsuan surat, jikalau ada maka harusnya ada data pembanding yang mana surat aslinya, dan yang mana surat palsunya. Jikapun dianggap sebuah penipuan, maka siapa yang melakukan penipuan dan juga siapa yang ditipu.  Unsur-unsur tersebut menurut buruh tidak terpenuhi saat beberapa kali penyidikan, namun Mabes Polri juga tidak kunjung memenuhi permohonan penghentian penyidikan (SP3) yang diajukan oleh para Terlapor,” tambahnya.

Dikatakan Nyumarno, laporan pidana tersebut bahkan pernah beberapa kali dijadikan dasar untuk menghalang-halangi Proses Eksekusi Kepailitan. Sebagaimana contoh, Laporan tersebut dijadikan dasar mabes Polri untuk melakukan Penundaan Lelang dengan mengirimkan surat ke Kantor KPKNL Bekasi pada 29 desember 2010. Mabes Polri juga pernah menjadikan Laporan tersebut untuk memblokir sertifikat dengan mengirimkan surat ke BPN Bekasi tanggal 28 desember 2010.

Nyumarno menuturkan, dugaan kejanggalan-kejanggalan dengan terus diterimanya laporan pidana dan dijadikannya Laporan Pidana untuk menunda lelang dan memblokir sertifikat (walaupun para terlapor hanya seorang pekerja, bukan direksi atau pemilik perusahaan), merupakan dugaan kuat bahwa Penyidik di Mabes Polri patut di duga kurang Profesional dan buruh menilai ini adalah upaya kriminalisasi terhadap buruh yang melakukan pembelaan untuk anggotanya.

–  Laporan Pidana terhadap pekerja PT.Jideco di Purwakarta
Kamis 10 November 2011 buruh yang tergabung dalam FSPMI Purwakartamengadakan aksi menuntut Upah layak dan Upah Sektoral. Dalam aksi tersebut sempat dilakukan permintaan solidaritas dari para peserta aksi terhadap pekerja-pekerja yang masih bekerja di pabrik-pabrik, untuk ikut aksi bersama menuntut upah layak upah sektoral. Salah satunya adalah para pekerja di PT.Jideco Indonesia yang masih bekerja di dalam perusahaan.

Perwakilan peserta aksi (sekitar 35 orang) menuju PT.jideco dan menyampaikan kepada Security perusahaan agar disampaikan ke pihak perusahaan perihal permohonan solidaritas dari sebagian pekerja yang masih bekerja, untuk mengikuti aksi menuntut upah layak. Security menyampaikan ke dalam perusahaan perihal tersebut. Sebagian pekerja yang bekerja di dalam demi ikut melakukan tuntutan upah layak dan demi kebersamaan mereka keluar pabrik dan berniat ikut aksi. Ada upaya dari Manajemen untuk menghalangi pekerjanya ikut aksi dengan tidak dibukanya pagar perusahaan, terjadi aksi dorong mendorong di depan pagar yang mengakibatkan pagar ambruk (entah karena konstruksi bangunan tidak kua, atau terdorong peserta aksi dari luar, ataukah terdorong dari dalam).

Atas kejadian ini pengurus serikat pekerja PT.Jideco dilaporkan ke Polres Purwakarta terkait pagar rubuh. Saat ini bahkan proses penyidikan pengurus serikat pekerja tersebut sudah melalui beberapa kali penyidikan, dankuat dugaan akan di lanjutkan ke persidangan.

 – Penangkapan terhadap Agus Supriyanto pekerja di Sidoarjo
Selain itu kasus dugaan kriminalisasi buruh juga terjadi pada Agus Supriyanto Ketua PUK SPAI FSPMI PT Japfa Comfeed Sidoarjo buruh outsourcing yang ditetapkan menjadi tersangka diduga melakukan tindak pidana pasal 160 KUHP (Penghasutan dengan Kekerasan). Kejadiannya berawal saat aksi hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 di Kantor Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo yang ingin menanyakan klarifikasi tidak lanjut atas Laporan pelanggaran outsourcing yang terjadi dan kekecewaan atas buruknya kinerja Dinsosnaker Kab Sidoarjo yang tidak menangani kasus-kasus outsourcing dan kasus-kasus buruh secara baik. Aksi tersebut berkembang menjadi Ricuh dan buntutnya Agus Supriyanto di tangkap, tersangka saat ini sudah dilimpahkan dari Polres ke Kejaksaan dan  sdh dinyatakan P21 sehingga sekarang ditahan oleh Jaksa Kejari Sidoarjo, menurut JPU dalam waktu 2 hari berkas sdh akan diserahkan ke Pengadilan.  [Cesare]

Sumber berita: http://mobile.seruu.com/utama/hukum-a-kriminal/artikel/berikut-kronologis-sengketa-buruh-di-purwakarta-dan-sidoarjo

From → Berita

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: