Skip to content

PUTUSAN MK No. 37/PPU-IX/2011 Tentang Uji Materi pasal 155 ayat 2 UU 13 tahun 2003

October 9, 2011
PUTUSAN
Nomor 37/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama : drg. Ugan Gandar;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110;
Pekerjaan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB);
Yang dalam hal ini bertindak sebagai perorangan warga negara
Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah
ketenagakerjaan;
Selanjutnya disebut sebagai —————————————– Pemohon I;
2. Nama : Ir. Eko Wahyu;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110;
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB);
Yang dalam hal ini bertindak sebagai perorangan warga negara
Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah
ketenagakerjaan.
Selanjutnya disebut sebagai —————————————– Pemohon II;

3. Nama : Ir. Rommel Antonius Ginting;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gunung Merbabu Nomor 2 RT.004/RW. 014,
Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
Yang dalam hal ini bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia
dan mewakili kepentingannya sebagai eks pekerja yang hak-hak
konstitusionalnya dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai ————————————– Pemohon III;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011
memberi kuasa kepada 1) Ecoline Situmorang, S.H., 2) Henry David Oliver Sitorus,
S.H., 3) Riando Tambunan, S.H., 4) B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., 5) M. Taufiqul
Mujib, S.H., 6) Ridwan Darmawan, S.H., 7) Janses E. Sihaloho, S.H., 8) M. Zaimul
Umam, S.H. M.H., 9) Anton Febrianto, S.H., 10) Dhona El Furqon, S.Hi., dan 11)
Priadi, S.H., seluruhnya para Advokat/Asisten Advokat, pada Kantor Indonesian
Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), memilih domisili di Jalan
Mampang Prapatan XV Nomor 8A Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ————————————————- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonan bertanggal 1 Juni 2011, yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal
1 Juni 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
221/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 dengan
registrasi perkara Nomor 37/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2011, menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
A. PENDAHULUAN
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi,
serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu
Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas
kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan
kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum” dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Lebih lanjut,
pemerintah Republik Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap
Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam
Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999,
sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tenaga kerja dan pekerja/buruh.
Untuk melaksanakan mandat konstitusi tentang hak atas pekerjaan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 maupun hak-hak terkait lainnya dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 25 Maret 2003 pemerintah Republik
Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah
mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 39
Tahun 2003.
Bahwa tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana disebut dalam
pertimbangannya :
a. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,
yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku
dan tujuan pembangunan;
c. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;
d. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI
MATERIIL DI INDONESIA, 1997”, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan
Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk
menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya
terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”
(halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai
“wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan
tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu”;
2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem
hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak
empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan, “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.
Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
selengkapnya menentukan sebagai berikut:
Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang
diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki
kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang,
oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan
dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan
untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian
secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;


C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
 Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang,
yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat, atau;
d. lembaga negara;
8. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah
hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
9. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-
Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan
kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagiamana diatur dalam Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing
(dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undangundang
tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak
sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian
Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut;
11. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia
(individu), yang juga adalah pekerja maupun eks pekerja, yang bergerak,
berminat dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak-hak
para pekerja di Indonesia bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan
keadilan sosial, hukum, dan hak asasi manusia;

D. PARA PEMOHON
12. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Republik Indonesia dan
merupakan pekerja di PT. Pertamina, yang mempunyai kepedulian yang
tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang telah
mendapatkan kepercayaan dari pekerja dengan mengangkat Pemohon I
sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor
03/MUNAS III/FSPPB/2008 tentang Pengangkatan Presiden FSPPB Masa
Bakti 2008-2011;
13. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia dan
merupakan pekerja di PT. Pertamina, yang mempunyai kepedulian yang
tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang telah
mendapatkan kepercayaan dari pekerja dengan mengangkat Pemohon II
sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB);
14. Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II memandang bahwa hak-hak
konstitusionalnya selaku pekerja, termasuk pula hak-hak konstitusional
para pekerja lainnya (baik itu pekerja yang merupakan anggota FSPPB
maupun bukan) akan dirugikan sebagai akibat dari tidak adanya penafsiran
yang tegas dan jelas terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal kelak terjadinya suatu
perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja;
15. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia selaku mantan
pekerja di PT. Total Indonesie yang perkaranya telah diputus di Pengadilan
Hubungan Industrial sampai Tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan
Nomor 096 PK/PDT.SUS/2010 Tahun 2010 Ir. Rommel Ginting melawan
Total E & P. Indonesie;
16. Bahwa Pemohon III memiliki kepedulian terhadap nasib para pekerja
lainnya yang sedang mengikuti proses penyelesaian hubungan industrial;
17. Bahwa Pemohon III secara de facto dan de jure telah dirugikan hak-hak
konstitusionalnya terkait pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari tidak
adanya penafsiran yang tegas dan jelas terhadap Pasal 155 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

E. FAKTA HUKUM
18. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor
39 Tahun 2003;
19. Bahwa Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu hubungan industrial
sekaligus juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
hal terjadinya perselisihan dalam hubungan industrial;
20. Bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 155 ayat (2) menyatakan, “Selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya”;
21. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) di atas, maka para pihak dalam
hubungan industrial (baik itu pengusaha maupun buruh) harus tetap
melaksanakan kewajiban, sehingga di sisi lainnya para pihak juga masih
harus tetap memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan
menunggu turunnya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan
perburuhan;
22. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan adalah lembaga yang memiliki tugas dan
kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus terjadinya
perselisihan hubungan industrial mulai dari instansi yang berwenang
dibidang ketenagakerjaan (Disnakertrans) sampai dengan Pengadilan
Hubungan Industrial. Sedangkan jenis-jenis perselisihan hubungan
industrial itu sendiri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Buruh Dalam Satu
Perusahaan;
23. Bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu
sendiri memiliki struktur penyelesaian secara bertahap atau bertingkat,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004, bahwa salah satu pihak atau para pihak yang menolak anjuran dari
Disnakertrans dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat sampai akhirnya
diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan
tersebut;
24. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki tugas dan kewenangan
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bab III Pasal 56) untuk
memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal terjadinya perselisihan
hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pada waktu
keputusan peradilan tingkat pertama tidak diterima atau diajukan upaya
kasasi dan seterusnya maka keputusannya belum bersifat final atau
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
26. Bahwa bila ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dikaitkan dengan mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, maka terdapat
potensi ketidakpastian hukum bagi pekerja dalam perolehan hak-haknya
selama proses penyelesaian perselihan hubungan industrial belum diputus
(in kracht van gewijsde). Hal ini terjadi dengan mengingat bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) berupaya memberikan jaminan
dan perlindungan bagi buruh untuk tetap menerima upahnya selama
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berlangsung,
padahal putusan itu sendiri bersifat inkract bisa terjadi di pengadilan
hubungan industrial ataupun sampai dengan putusan kasasi atau
peninjauan kembali di Mahkamah Agung;
27. Bahwa dalam praktek, pengadilan hubungan industrial mengenai
kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak
lainnya selama proses persidangan ditemukan beberapa penafsiran, ada
yang menafsirkan upah proses hanya pada tingkat pengadilan hubungan
Industrial tapi ada juga yang menafsirkan sampai berkekuatan hukum
tetap;
28. Bahwa khusus untuk Pemohon III upah proses di tetapkan sampai dengan
keluarnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan
dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor
07/G/2008/PHI.Smda antara PT. Total E&P Indonesie dengan Ir. Rommel
Ginting menyatakan bahwa:
Mengadili:
Dalam Provisi:
‐ Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat
‐ Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah beserta hakhak
lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat setiap bulan sebesat Rp
31.884.090,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat
ribu sembilan puluh rupiah) sejak bulan November 2007 sampai
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
29. Bahwa merujuk pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sepatutnya dan berdasarkan hukum
bahwa putusan tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht) pada saat keluarnya Putusan Kasasi Nomor 839
K/PDT.SUS/2008 pada tanggal 11 Februari 2009 dalam perkara a quo.
Namun ternyata mengenai pengertian mempunyai kekuatan hukum tetap
pihak pengusaha dalam hal ini, pihak PT. Total E&P Indonesie belum juga
membayarkan hak-hak pekerja yang bersangkutan karena adanya
perbedaan penafsiran tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Perusahaan beranggapan bahwa yang di maksud dengan inkracht adalah
saat keluarnya keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor
07/G/2008/PHI.Smda, pada bulan April 2007;
30. Bahwa selain menafsirkan upah proses sampai mempunyai kekuatan
hukum tetap, ternyata banyak juga pihak bahkan Hakim berpendapat
bahwa upah proses hanya sampai keluarnya putusan tingkat pertama di
Pengadilan Hubungan Industrial dengan alasan, Hakim Kasasi hanya
berwenang untuk mengkaji penerapan hukum terhadap putusan
Pengadilan Hubungan Industrial itu saja bahkan Hakim ada yang
berpendapat bahwa alasan upah prosesnya pada tingkat pengadilan
hubungan Industrial disebabkan Hakim menilai tidak adil kalau selama
proses pemeriksaan perkara pengusaha dibebankan kewajiban untuk

membayar upah. Sebagai contoh dalam perkara Nomor Nomor 078
K/PDT.SUS/2010 upah proses hanya dihitung sampai proses Pengadilan
Hubungan Industrial saja. Sehingga dengan tidak adanya penafsiran
secara tegas ketentuan Pasal 155 ayat (2) mengakibatkan ketidakpastian
hukum. (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20559/ma-tak-hitungupah-
selama-proses-dan-pesangon);
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diperoleh suatu
penafsiran yang pasti dan berkekuatan hukum dari Mahkamah Konstitusi
terhadap pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, sehingga para pekerja yang memperoleh jaminan dan
kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya
perselisihan hubungan industrial dalam hal ini mengenai perselisihan hak
dan pemutusan hubungan kerja;
32. Bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 155 ayat (2) berupaya
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan
pekerja dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial yang masih
berproses dipengadilan untuk tetap menjalankan kewajibannya masingmasing,
sampai dengan ditetapkan keputusan Pengadilan Hubungan
Industrial.
Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berbunyi:
“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya.”
33. Bahwa dari Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang a quo mengandung
makna, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, maka:
a. pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja, dan apabila
pekerja tidak bekerja bukan atas kemauan pekerja tapi atas kemauan
pengusaha maka pengusaha wajib juga membayarkan hak-hak pekerja.
b. pengusaha berhak mempekerjakan pekerja dan wajib membayar upah
pekerja.

F. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PASAL
155 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

F. 1. PASAL 155 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL
28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA
BERPOTENSI MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI
PEKERJA:
Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Adapun Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: Selama putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
Bahwa pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya
penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula “belum ditetapkan”.
Bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 adalah:
1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
belum ditetapkan;
2) baik pengusaha;
3) maupun pekerja/buruh;
4) harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di
atas, maka secara hukum adanya proses dalam penyelesaian perkara
Hubungan Industrial tidak serta merta melepaskan tanggung jawab
perusahaan terhadap kewajiban mereka untuk menjamin kehidupan
karyawannya. Dalam hal ini imbalan yang berbentuk gaji pokok dan hak-hak
lainnya yang biasa diterima pekerja wajib dibayarkan, serta tidak ada
penahanan atau bahkan pemotongan terhadap gaji yang dibayarkan.

Namun dalam praktiknya, implementasi dari unsur kata “belum ditetapkan”
menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan
tingkat pertama ataukah juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu
Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung?

Terlebih dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang
untuk memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga ditegaskan
bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam
undang-undang ini.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka
setiap pihak atau para pihak yang berselisih dalam perkara hubungan
industrial dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung dalam hal mereka menolak putusan pada pengadilan
hubungan industrial.
Bahwa lembaga peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung merupakan
pranata penentu keputusan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum
yang dihadapkan kepadanya oleh pencari keadilan. Dalam bidang hukum
acara ditemukan upaya hukum banding dan kasasi bagi para pihak berperkara
yang tidak merasa puas atas keputusan pengadilan.
Bahwa Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan
putusan yang terakhir dan mengikat kepada para pihak yang berperkara,
14
dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde).
Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004, Majelis Hakim dalam suatu perkara dapat mengeluarkan
Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayarkan upahupah
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh.
Masalah ketidakpastian hukum justru timbul manakala putusan perselisihan
hubungan industrial tidak tercapai inkracht dalam peradilan tingkat
pertama/pengadilan hubungan industrial, di mana para pihak mengajukan
upaya hukum pada tingkatan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung). Apakah
amanat Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dan pekerja masih harus tetap
melaksanakan kewajibannya selama putusan pengadilan hubungan industrial
belum ditetapkan, in casu bahwa pekerja masih harus dipenuhi upah dan hakhak
lainnya sampai keluarnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
di tingkatan Mahkamah Agung.
Bahwa yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah:
• Berdasarkan Titik Triwulan Tutik, S.H., MH, buku Pengantar Hukum Tata
Usaha Negara Indonesa, Prestasi Pustakaraya, 2010, halaman 367:
“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa
terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat
juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum
tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggat waktu yang ditentukan oleh
UU.”
• Berdasarkan Juanda Pangaribuan, S.H., M.H., buku Tinjauan Praktis
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, edisi Revisi, PT.Bumi
Initama Sejahtera, 2010, halaman 162:
“Putusan PHI dianggap berkekuatan hukum apabila:
a) Putusan itu mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
b) Para pihak tidak mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari kerja sejak
putusan dibacakan atau sejak tanggal menerima pemberitahuan
putusan.
15 Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima.
Putusan yang diajukan kasasi dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila
hakim kasasi telah memutus permohonan itu. Putusan kasasi dapat
dieksekusi melalui PHI bila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela.
PK tidak menunda pelaksanaan putusan. Meskipun demikian, sulit
melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap bila Tergugat
mengajukan PK. Karena itu kadang kala PK diajukan bukan untuk
membatalkan putusan kasasi tetapi untuk menghalang-halangi eksekusi”.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, agar Pasal 155 ayat (2) berkepastian
hukum untuk perselisihan hubungan Industrial berupa Perselisahan Hak dan
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka kalimat ”Selama putusan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial “belum ditetapkan”
harus di tafsirkan, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan
hukum tetap, kewajiban pekerja untuk bekerja dan hak pengusaha untuk
membayarkan upah adalah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap,
dengan kata lain seandainya terhadap putusan pengadilan hubungan
Industrial, salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi, maka baik
pekerja maupun pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya;
F. 2. PASAL 155 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL
28D AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA
BERPOTENSI MENIMBULKAN PELANGGARAN HAK PEKERJA
UNTUK MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG ADIL DAN LAYAK
SECARA HUKUM
Bahwa Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Adapun Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, Selama putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
16. Bahwa akibat dari tidak jelasnya penafsiran Pasal 155 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berujung pada ketidakpastian hukum
sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dengan sendirinya juga
menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai
yang termaktub dalam konstitusi Negara kita pada Pasal 28D ayat (2).
Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 juncto Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, salah
satu pihak yang di jaminkan haknya dalam putusan sela itu yaitu para buruh
dan pekerja menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan
penghidupan yang layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya.
Pelaksanaan putusan dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh
hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu
memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur
kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

G. KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa konstitusi negara Republik Indonesia menjamin hak warga
negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam
hubungan industrial, termasuk juga pranata-pranata yang wajib dipenuhi
dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
memiliki struktur yang bertingkat, mulai dari proses penyelesaian di
instansi yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan (disnakertrans)
sampai dengan pengadilan hubungan industrial;
4. Bahwa untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja,
pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan tingkat pertama.
Artinya masih ada upaya hukum lainnya yaitu Kasasi Dan Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung;
17
5. Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan yang mewajibkan para pihak untuk
melaksanakan kewajibannya sampai dengan ditetapkannya putusan
oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang a quo juga
mengandung arti bahwa para pekerja berhak atas upah dan hak-hak
lainnya sampai dengan jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap
dalam perselisihan hubungan industrial;
7. Bahwa tidak adanya penafsiran yang tegas terhadap Pasal 155 ayat (2)
Undang-Undang a quo utamanya terhadap frasa ”belum ditetapkan”,
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilanggarnya hak
atas rasa adil bagi para pekerja, dengan mengingat bahwa putusan
perselisihan hubungan industrial bisa in kracht pada pengadilan tingkat
pertama (pengadilan hubungan industrial dan/atau in kracht pada
tingkatan Kasasi (Mahkamah Agung);
8. Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 sejauh kata belum ditetapkan ditafsirkan sampai pengadilan
hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 sejauh kata ”belum ditetapkan” ditafsirkan sampai pengadilan
hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap.
H. PETITUM
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang
Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa ”belum
ditetapkan” ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap (inkract van
gewisde);
18
3. Menyatakan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal
28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa ”belum
ditetapkan” ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap (inkract van
gewisde);
Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-14, sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Hubungan Industrial;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Putusan Sela Nomor 07/G/2008/PHI.smda, tanggal
2 April 2008;
Bukti P-4.2 : Fotokopi Putusan Nomor 07/G/2008/PHI.smda, tanggal 12 Mei
2008;
Bukti P-4.3 : Fotokopi Putusan Nomor 839 K/PDT.SUS/2008, tanggal
11 Februari 2009;
Bukti P-4.4 : Fotokopi Putusan Nomor 096 PK/PD.SUS/2010, tanggal
24 Agustus 2010;
Bukti P-4.5 : Fotokopi Putusan Nomor 078 K/PDT.SUS/2010, tanggal
30 Maret 2010;
Bukti P-4.6 : Fotokopi Putusan Nomor 132 PK/PD.SUS/2010, tanggal
30 September 2010;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Surat Elektronik (E-mail) dari darmanto@fardalaw.com
(Kuasa Hukum PT.Total E&P Indonesie) kepada
raginting@yahoo.co.id (eks karyawan PT. Total E&P Indonesie);
19
Bukti P-5.1 : Fotokopi Surat Elektronik (E-mail) dari Ari.KARTIKA@total.com
(Managemen PT.Total E&P Indonesie) kepada
raginting@yahoo.co.id (eks karyawan PT. Total E&P Indonesie);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor
03/MUNAS III/FSPPB/2008 tentang Pengangkatan Presiden
FSPP Masa Bakti 2008 – 2011, tanggal 29 Oktober 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB) di Disnaker dengan Nomor
001/FSPPB/2003, tanggal 19 Maret 2003;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun
2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan
Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja
dan Ganti Kerugian di Perusahaan;
11. Bukti P-11.1 : Fotokopi Buku Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Penulis Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.,
Edisi Revisi;
12. Bukti P-11.2 : Fotokopi Halaman 367 dari Buku Pengantar Hukum Tata Usaha
Negara, Penulis Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Media hukumonline.com, MA Tak Hitung Upah
Selama Proses dan Pesangon;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Makalah yang berjudul, Batas upah proses terkait
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan dalam hukum
ketenagakerjaan, yang disampaikan oleh Juanda Pangaribuan,
Hakim ad hoc. pada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Selain itu, para Pemohon mengajukan ahli yang telah didengar
keterangannya dalam persidangan Mahkamah, yang menerangkan sebagai
berikut:
20
1. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155
ayat (2) menyatakan, “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Penjelasan Pasal 155: Cukup
jelas;
2. Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada
pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan
tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima
pekerja/buruh;
3. Penafsiran gramatikal atas frasa belum di tetapkan pada ayat (2), saat ini dalam
praktik, paling tidak ada 3 penafsiran yang berkembang yaitu:
i. Upah proses hanya 6 bulan; [Para pencari keadilan dapat menggunakan
Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 sebagai dasar hukum yang
menyatakan pembayaran upah proses atau upah yang biasa diterima dan
upah skorsing maksimal 6 bulan apabila: a) UU Ketenagakerjaan tidak
mengatur tentang pembayaran upah proses atau upah yang biasa
diterima dan upah skorsing; b) UU Ketenagakerjaan dengan tegas
mengatur batas pembayaran upah skorsing dan upah proses merujuk
pada Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000; c) UU Ketenagakerjaan
memberi mandat kepada pemerintah untuk mengatur batas upah proses
atau upah yang biasa diterima dan upah skorsing, akan tetapi pemerintah
melalaikan kewajiban hukumnya.
Dalam praktik peradilan yang memutus upah proses Iebih dari 6 bulan,
membuktikan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak mengatur batas maksimal
pembayaran upah proses];
ii. Upah proses hanya sampai tahap pengadilan hubungan industrial tahap
pertama;
iii. Upah proses sampai putusan hukum berkekuatan hukum tetap.
4. Mencermati Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) jelas mengatur kewajiban
pengusaha untuk membayar upah pekerja selama proses penyelesaian
perselisihan PHK berlangsung;
21
5. Apabila, penafsiran secara gramatikal ada sesuatu yang belum/tidak jelas maka
dapat di lakukan penafsiran secara sistematis yaitu menafsirkan Pasal 155 ayat
(2) dengan ketentuan hukum terkait lainnya. Pasal 155 tentang upah proses
selama ada sengketa perselisihan hubungan industrial khususnya pemutusan
hubungan kerja apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 56 yang
menyatakan pengadilan hubungan industrial memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
6. Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka upah proses
seharusnya di bayarkan sampai dengan putusan pengadilan hubungan industrial
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Pembayaran upah proses merupakan norma yang bertujuan untuk melindungi
buruh (yang mempunyai posisi lebih lemah) dari tindakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha;
8. Istilah upah proses tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenal istilah upah beserta hak-hak
lain yang biasa diterima. Dalam praktik ada yang menggunakan istilah upah
proses (Putusan MA Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 6 Mei 2010 juncto
Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT Carrefour
Indonesia vs Riska Oktariana. Judex juris menguatkan judex factie dengan
menghukum PT Carrefour Indonesia membayar upah proses tmt Oktober 2008
sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan. Jumlahnya 10
bulan, upah yang biasa diterima (Putusan MA Nomor 051 PK/Pdt.Sus/2009
tanggal 11 November 2009 menghukum PT Bank Commonwealth membayar
upah yang biasa diterima pekerja (Theresia Adiwijaya) tmt April 2007 sampai
dengan Juli 2008. Juli 2008 saat Majelis Hakim di tingkat Kasasi memutus
permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank Commonwealth. Putusan
22
Peninjauan Kembali menghitung upah sampai putusan berkekuatan hukum
tetap, dan kalau dihitung maka berjumlah 16 bulan.
Putusan Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan MA Nomor 328
K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan PHI PN Jakarta Pusat Nomor
347/PHI. G/2007/PN Jkt. Pst tanggal 28 Februari 2008.
Vide Putusan MA Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang
menguatkan Putusan PN Nomor 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus
2008 yang menghukum pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima
(upah proses) buruh selama 22 bulan.
Vide Putusan MA Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang
menguatkan Putusan Nomor O1/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2006
yang menghukum PT Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa
diterima oleh penggugat (Firdaus) sejak Februari 2004 sampai dengan putusan
berkekuatan hukum tetap. Total selama 37 bulan, namun demikian kedua istilah
tersebut memiliki makna yang sama. Intinya adalah kewajiban pengusaha untuk
membayarkan upah kepada pekerja/buruh yang sedang menjalani proses PHK;
Kewajiban tersebut paralel dengan ketentuan:
Pasal 151 ayat (3) menyatakan, “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya
dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.
Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara
tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
disertai alasan yang menjadi dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(2).
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika
ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan,
tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.”
23
Pasal 155 ayat (1) “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.”;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu diperoleh suatu penafsiran yang
pasti dan berkekuatan hukum dari Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan
Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga para
pekerja yang memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan
hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial mengenai
perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja;
10. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa belum ditetapkan ditafsirkan
sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. Surya Chandra, S.H., LL.M.
1. Ahli sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.,
yaitu secara hukum frasa atau kalimat di dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-
Undang Ketenagakerjaan, terkait dengan selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja buruh harus melaksanakan segala kewajibannya.
Artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harus tetap
membayar upah atau hak-hak yang biasa diterima. Lembaga penyelesaian
perselisihan perburuhan dimaksud adalah Pengadilan Hubungan Industrial
(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial) yang sebelumnya diselesaikan oleh P4 (Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) di tingkat daerah dan di tingkat
nasional yang memberikan anjuran atau putusan seperti PHK. Dengan
demikian menurut ahli frasa ’belum ditetapkan’ harus mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
2. Frasa ’belum ditetapkan’ menjadi penting karena terkait dengan hak dan
kewajiban dari para pihak, misalnya terjadi PHK, maka ketika salah satu pihak
menolak terjadilah perselisihan/dispute yang kemudian akan dibawa ke
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
3. Dalam praktik terjadi hakim mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja
24
Nomor 150 Tahun 2000 yang mengatur secara tegas adanya upah selama
skorsing, yang dibatasi enam bulan. Namun ada juga yang menyatakan sampai
putusan PHI dikeluarkan dan ada juga yang menyatakan sampai putusan
Mahkamah Agung, ketika proses kasasi terjadi. Oleh karena itu, menurut ahli,
frasa ’belum ditetapkan’ menimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim,
khususnya yang selama ini bertanggung jawab memeriksa kasus-kasus terkait
perselisihan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harus dipertegas
dengan menggunakan preseden yang sudah ada saja yaitu ketika P4, P4D
maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upah proses itu sampai putusan yang
inkracht van gewijsde;
4. Memperjelas tafsiran dari frasa ’belum ditetapkan’ akan membantu hakimhakim
di pengadilan hubungan industrial sehingga mempunyai pilihan yang
tegas.
5. Ahli juga mendukung keterangan juga yang tadi dikatakan oleh Prof. Dr. Anna
Erliyana, S.H., M.H., yaitu untuk kepastian hukum, khususnya dari pihak
pekerja yang secara sosiologis lemah walaupun secara hukum sama
kedudukannya,
6. Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU 13/2003 memberikan perlindungan pekerja
dari kemungkinan atau potensi arogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi
PHK secara melawan hukum (unfair dismissal). Penegasan dari Mahkamah
Konstitusi menjadi penting karena praktiknya perselisihan hubungan industrial
tidak dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan demikian frasa ’belum
ditetapkan ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap merupakan satu
statement yang wajar, yang sah, dan sudah merupakan praktik sehari-hari di
dalam proses peradilan.
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah
menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27
Juli 2011 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2011, sebagai berikut:
I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor
628.37/PAN.MK/VI/2011, para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang25
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan, “Selama putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:
”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan la yak dalam hubungan kerja.”
4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah peselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
5. Ketentuan di dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa apabila terjadi
perselisihan pemutusan hubungan kerja yang oleh lembaga penyelesaian
perselisihan belum ditetapkan, maka segala kewajiban baik pengusaha
maupun pekerja harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Pasal 56 menyatakan, ”Pengadilan Hubungan
Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertaman dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;
7. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka
dalam hal perselisihan pemutusan hubungan kerja, putusan lembaga
perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap apabila telah
dilakukan upaya peradilan terakhir baik Kasasi ataupun Peninjauan Kembali
di tingkat Mahkamah Agung;
26
II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat den prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus
menjelaskan dan membuktikan:
a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
c. kerugian hak dan/atau kewengan konstitusional Pemohon sebagai akibat
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan
kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus
memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
27
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan
Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusinalnya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga apakah terdapat
kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
untuk diuji;
Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan
membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai
pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah
berpendapat bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional
para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan untuk diuji, karena itu kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan kedudukan hukum (legal
standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya
apakah para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan hakhak
konstitusionalnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
28
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL
155 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

Terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengatur
dan mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan. Dimana keterkaitan itu
tidak hanya dengan kepentingan, tenaga kerja sebelum, selama, dan
sesudah bekerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,
pemerintah, dan masyarakat;
2. Pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh,
serikat pekerja/serikat buruh dimaksudkan terjadinya hubungan kerja yang
kekal dan langgeng, dengan perkataan lain masing-masing pihak berupaya
sekuat tenaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja adalah awal penderitaan
pekerja dan keluarganya serta dapat berdampak terhadap kelangsungan
proses produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan segala upaya harus
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
4. Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja/buruh, dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan
adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang ada kalanya sulit dihindari.
Maka apabila pengusaha hendak melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/buruh, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk
merundingkan maksud pemutusan hubungan kerja tersebut dengan serikat
pekerja/serikat buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh atau langsung dengan pekerja/buruh
yang bersangkutan apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh;
5. Bahwa dalam perundingan penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara
29
pengusaha dan pekerja/buruh apabila tidak mencapai kesepakatan,
pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dengan perkataan lain, pengusaha tidak
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
secara sepihak atau semena-mena;
6. Jika proses pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut pada angka
5 di atas tidak dilalui, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
pengusaha terhadap pekerja/buruh menjadi batal demi hukum (noel en
void);
7. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dapat dilakukan melalui berbagai alternatif
penyelesaian, dimulai dengan perundingan bipartit antara pengusaha
dengan pekerja/buruh, dan apabila tidak mencapai kesepakatan dalam
perundingan bipartit, untuk penyelesaian selanjutnya dapat memilih melalui
mediasi atau konsiliasi. Dalam hal salah satu pihak atau kedua belah pihak
tidak dapat menerima hasil mediasi atau konsiliasi maka dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bahkan hingga kasasi ke
Mahkamah Agung. Ketentuan ini telah memberikan keleluasaan dan
kesempatan kepada para pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian
perselisihan yang tersedia, untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat,
tepat, adil, dan murah;
8. Perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan jenis perselisihan yang
dapat ditempuh upaya Kasasi di Mahkamah Agung apabila salah satu pihak
ada yang tidak puas atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
9. Selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya dalam arti pekerja/buruh tetap bekerja sehingga berhak
memperoleh upah sebaliknya pengusaha wajib mempekerjakan dan
memberi upah, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 155 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan
demikian hak pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya sebelum
adanya putusan lembaga pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan
30
hukum tetap;
10. Proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial telah menentukan secara rinci batasan
waktu yang jelas dimasing-masing tahapan. Yaitu, pada proses
perundingan bipartit selama 30 (tiga puluh) hari, proses mediasi atau
konsiliasi selama 30 (tiga puluh) hari, proses Pengadilan Hubungan
Industrial selama 50 (lima puluh) hari dan apabila Kasasi ke Mahkamah
Agung, waktu yang dibutuhkan selama 30 (tiga puluh) hari. Sehingga dari
keseluruhan proses tersebut diatas memerlukan waktu selama 140 (seratus
empat puluh) hari.
Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 155 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial telah memberikan kepastian hukum terhadap
penyelesaian perselisihan hubungan kerja maupun jangka waktu upah
proses;
Karena itu, menurut pemerintah yang terjadi pada diri para Pemohon tidak
terkait dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji, akan tetapi terkait dengan praktik pelaksanaan
penyelesaian di lembaga peradilan (dari mulai peradilan hubungan industrial
sampai Kasasi di Mahkamah Agung);
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
31
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011 yang
pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya. Pemerintah tidak
menyampaikan kesimpulan;
[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian
frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) selanjutnya disebut UU 13/2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon;
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
32
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal
155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa “belum ditetapkan” terhadap UUD
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
33
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan
selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi
lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan
warga negara Indonesia menganggap frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155
ayat (2) UU 13/2003 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan
dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja;”
34
Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa ”belum
ditetapkan” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal
tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas
mengenai klausula “belum ditetapkan”, yang dalam praktiknya, implementasi
dari unsur kata “belum ditetapkan” menimbulkan pertentangan apakah
putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut
hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga meliputi putusan
pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah
Agung?
2. Bahwa menurut para Pemohon frasa ”belum ditetapkan” juga telah
menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal
28D ayat (2) UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003
juncto Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004), salah
satu pihak yang dijamin haknya dalam putusan sela itu, yaitu para buruh dan
pekerja, menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan
penghidupan yang layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Pasal
155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa “belum ditetapkan” harus di
tafsirkan, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, kewajiban pekerja untuk bekerja dan kewajiban pengusaha untuk
membayarkan upah adalah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap,
dengan kata lain seandainya terhadap putusan pengadilan hubungan Industrial,
salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi, maka baik pekerja maupun
pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya;
[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing)
35
serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut
Mahkamah:
• Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945,
khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan para Pemohon menganggap
hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
• Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
• Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dari para
Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon,
sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
[3.10.1] Para Pemohon memohon pengujian konstitusional frasa “belum
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan menyatakan frasa “belum ditetapkan”
konstitusional bersyarat sepanjang frasa “belum ditetapkan” ditafsirkan sampai
berkekuatan hukum tetap;
36
[3.10.2] UU 13/2003 dan UU 2/2004 telah mengatur tentang mekanisme
pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK). Pasal 151 UU 13/2003
menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin
menghindari PHK. Seandainya PHK tidak dapat dihindari, maka pekerja dan
pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Sekiranya pun
perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan
setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. PHK yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum [vide Pasal 155 ayat
(1) UU 13/2003]. Selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha harus tetap
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam
Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003;
[3.10.3] Lahirnya UU 2/2004 merupakan amanat dari Pasal 136 ayat (2) UU
13/2003 yang menyatakan, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk
mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang diatur dengan undang-undang”;
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 2/2004, Perselisihan Hubungan Industrial
meliputi: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu
perusahaan. Mekanisme penyelesaian masing-masing perselisihan tersebut
dilakukan secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Ketika perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 UU 2/2004, maka perselisihan tersebut dianggap belum final
dan mengikat sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 dikaitkan
dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat
potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak tentang makna frasa “belum
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Apakah frasa “belum
ditetapkan” adalah diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan
Hubungan Industrial ataukah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum
37
tetap? Pertanyaan ini muncul karena tidak semua putusan Pengadilan Hubungan
Industrial langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya putusan mengenai
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada
saat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama sedangkan
perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan
permohonan kasasi sehingga putusannya apabila dimohonkan kasasi baru
memperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan Mahkamah Agung
[vide Pasal 56 juncto Pasal 109 dan Pasal 110 UU 2/2004];
[3.10.4] Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menentukan:
”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja;”
Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut,
menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum
yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan” a quo, sehingga para
pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hakhak
mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut
Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus
dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena
putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial,
yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan
mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun
putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus
menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru
memperoleh kekuatan hukum tetap;
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas
Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tersebut terbukti dan
beralasan menurut hukum;
38
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut
hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum
berkekuatan hukum tetap;

3. Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan
Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal enam bulan
September tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan
September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh.
Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman,
Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan
Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh
Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,
ttd.
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
40
ttd.
Achmad Sodiki
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Hamdan Zoelva
ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi
ttd.
Harjono
ttd.
Maria Farida Indrati
ttd.
Muhammad Alim
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Cholidin Nasir
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: