Skip to content

Jamsostek Diduga Bermain – Dilaporkan dugaan Men-Danai Aksi-Aksi Anti RUU BPJS

October 8, 2011
Jamsostek Diduga Bermain-Dilaporkan Danai Aksi-Aksi Anti RUU BPJS
Thursday, 06 October 2011 
Foto. Dirut Jamsostek
JAKARTA– PT Jamsostek diduga mendanai sejumlah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar menyatakan, pihaknya akan melaporkan PT Jamsostek ke Kementerian BUMN atas pembiayaan aksi-aksi penolakan RUU BPJS. OPSI,kata Timbul, telah menerima laporan dan pengakuan dari pihak serikat buruh dan sedang melengkapi bukti lain.

BUMN itu ditengarai mengucurkan dana puluhan juta rupiah melalui agen kepada lembaga atau serikat buruh tertentu. “Ternyata cukup banyak demo anti-RUU BPJS yang didanai Jamsostek. Harus ada penjelasan dari mana sumber dananya,” ujar Timbul di Jakarta kemarin.

Timbul melanjutkan, pihaknya telah menerima pengakuan dari LSM yang berhubungan dengan beberapa federasi serikat buruh di Bandung. LSM ini pada 23 Agustus lalu menggelar diskusi menolak RUU BPJS di sebuah hotel di Bandung yang dihadiri sekitar 50 peserta.

Para peserta diminta dan diarahkan agar menentang pengesahan RUU BPJS, khususnya mengenai transformasi empat BUMN yang bergerak di penjaminan/ asuransi sosial, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri menjadi BPJS.

Mereka kemudian diminta meneken surat pernyataan yang salah satu butirnya menolak PT Jamsostek menjadi BPJS publik. Para peserta kemudian meneken surat pernyataan tanpa mencantumkan nama. Seusai diskusi, mereka dibekali amplop berisi uang Rp100.000.Padahal, sebagian besar peserta bukan pengurus atau anggota serikat buruh, melainkan pengangguran.

Bahkan, salah satu peserta mengaku pengurus Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) yang notabene mendukung BPJS. Surat pernyataan sikap ini kemudian diberikan ke Jamsostek seolah-olah ada sejumlah serikat buruh menentang RUU BPJS.

Rencananya,bulan ini LSM tersebut akan kembali menggelar kegiatan menolak RUU BPJS,entah dengan cara demo atau diskusi. Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga membantah pihaknya telah mendanai sejumlah aksi pengerahan massa untuk menolak RUU BPJS. “Ah tidak benar itu,” tegasnya.

Hotbonar menyatakan, PT Jamsostek tidak menolak BPJS. “Kami ini siap mendukung pengesahan RUU BPJS,” katanya lagi. Dia tidak menjawab saat ditanya mengapa pada awal pembahasan RUU BPJS, PT Jamsostek menentangnya.“ Apa pun kesepakatan DPR dengan pemerintah kami dukung.Kami hanya operator,” elaknya.

Pada Kamis (29/9), Hotbonar meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dikutip media massa mengenai pembahasan RUU BPJS. Panitia Khusus RUU BPJS DPR menilai beberapa pernyataannya tidak sesuai fakta, cenderung tendensius, dan menggiring publik untuk tidak menerima RUU BPJS.

Beberapa anggota Pansus mempertanyakan ulah Hotbonar yang pernah mengatakan bahwa BPJS diset untuk merampas iuran bulanan sekitar 50.000 pekerja. Anggota Pansus RUU BPJS Hang Ali Saputra Syah Pahan menduga ada aktor intelektual di balik penolakan RUU BPJS.

Politikus PAN itu menilai Dirut Jamsostek membentuk opini publik melalui pernyataannya yang memutarbalikkan fakta untuk menggagalkan pengesahan RUU BPJS. Untuk diketahui, RUU BPJS merupakan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Salah satu aturan yang harus dipenuhi dalam pembentukan BPJS adalah transformasi empat BUMN yang selama ini mengelola asuransi/penjaminan sosial,tetapi berbentuk perusahaan terbatas (PT) sehingga memiliki kewajiban memperoleh keuntungan.
Keempat BUMN itu adalah PTJamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri.

Di berbagai negara lain, pengelolaan asuransi/jaminan sosial untuk seluruh masyarakat dilakukan oleh badan/lembaga nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Transformasi inilah yang selama ini ditolak Hotbonar. Sebelum transformasi, empat BUMN harus menjalani audit keuangan investigatif yang berbeda dengan audit rutin.

Dana yang dikelola Jamsostek dari iuran para pekerja lebih dari Rp100 triliun. Sementara itu,Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengungkapkan, PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri belum transparan.

Berdasarkan temuan ICW dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), PT Jamsostek tidak dapat menjelaskan data tentang imbalan jasa kerja (IJK) periode 2006–2009. PT Jamsostek hanya mencantumkan IJK tahun 2010 sebesar Rp265,1 miliar. Bukan hanya itu,pendataan iuran jaminan hari tua (JHT) PT Jamsostek dinilai belum optimal.

Dari 9,3 juta peserta ternyata belum sepenuhnya terjamin sesuai dengan upah. “Jika diasumsikan diambil persentase JHT dari upah 4,5% dan jumlah peserta 9,3 juta dan membayar 1 juta tiap bulan dan dikalikan 12 bulan, diperoleh pendapatan JHT sebesar Rp5,016 triliun,” jelas Febri saat jumpa pers di Sekretariat ICW,Jakarta,kemarin.

Hotbonar mengaku sudah menerima surat dari ICW. Dia menyangkal tidak transparan. “Saya ini anggota Komite Nasional Kebijakan Governance sejak 2004. Segudang penghargaan Jamsostek diperoleh dari mana-mana,” tandas Hotbonar.

Dia mengatakan,penyelenggaraan jaminan sosial dengan kepesertaan oleh PT Jamsostek terbuka. Kerap terdapat dana peserta yang tidak diambil atau belum diambil pemiliknya.“Kami telah mengumumkan pemilik dana tersebut melalui surat kabar lokal sejak 2010,”katanya.

hendry sihaloho

Sumber: Seputar Indonesia Online

 
Post by. NDP

2 Comments
  1. “Ada juga kejanggalan dalam jaminan hari tua (JHT) 2010. Mengapa bunga deposito JHT jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan bunga deposito dari non-JHT. Bukankah semakin besar dana yang didepositokan justeru semakin besar interest rate-nya?,” heran Febri.
    Sampat saat ini, kata Febri, PT Jamsostek juga belum bisa menjelaskan 'dana tidak bertuan' sebesar Rp 4 triliun. Jamsostek belum menjelaskan mengapa hal ini terjadi dan bagaimana program pengembalian dana tersebut pada peserta Jamsostek yang tidak lagi bekerja di tempat ia terdaftar sebagai peserta. Juga, Jamsostek masih belum bisa menjelaskan berapa besaran nilai dari keuntungan bunga sebesar Rp 2,43 triliun pada peserta

  2. PT Jamsostek diduga mendanai sejumlah aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah. BUMN itu ditengarai mengucurkan dana puluhan juta rupiah melalui agen kepada lembaga atau serikat buruh tertentu. “Ternyata cukup banyak demo anti-RUU BPJS yang didanai Jamsostek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: