Skip to content

KAJS Minta RUU BPJS Segera Disahkan

October 7, 2011

Tuntutan agar RUU BPJS segera disahkan, terus dilakukan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Seperti yang terlihat pada hari Kamis (6/10) kemarin, untuk yang kesekian kalinya KAJS kembali melakukan unjuk rasa. Kali ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kementerian Keuangan.

Dalam aksi ini KAJS mengingatkan, bahwa di BEI inilah nasib ratusan juta rakyat dipertaruhkan lewat pasar modal yang sewaktu waktu bisa mengguncang perekonomian Indonesia. Walaupun pemain pasar modal hanyalah segelintir orang yang merupakan wakil kaum Kapitalis yang tidak sadar rakyat butuh Jaminan Sosial dan bahkan uang iuran buruh di PT Jamsostek yang jumlahnya puluhan Trillyun juga dipermainkan di bursa SAHAM yang penuh Resiko.

“Jaminan sosial lebih penting daripada pasar modal,” teriak Ozy, fungsionaris SPAI yang tampil sebagai salah satu orator dalam aksi ini.

Dikatakan, setelah secara hukum KAJS memenangkan Gugatan Warga Negara dengan nomor perkara 278/PDT.G/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 13 Juli 2011 maka seharusnya Presiden RI, Ketua DPR RI, Wakil Presiden dan 8 Mentrinya punya rasa malu karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, mereka harus segera menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional. PN Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Pemerintah dan DPR RI telah lalai dan melakukan pelanggaran konsitusional karena tujuh tahun tidak menjalankan SJSN sebagai amanat UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN.

“Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah dan DPR untuk terus menunda-nunda disahkannya UU BPJS untuk membentuk BPJS pada masa persidangan DPR periode 15 Agustus s/d 28 Oktober 2011,” ujarnya.

Terkait dengan proses transformasi BUMN menjadi Badan Hukum Publik, KAJS berpandangan agar dibentuk 2 BPJS. Dimana BPJS -1 adalah BPJS Kesehatan, yang menjalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh Rakyat Indonesia seumur hidup tanpa batasan penyakit. Sedangkan BPJS -2 adalah BPJS Pekerja, yang menjalankan Jaminan Kecelakanaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) bagi Pekerja Formal, Pekerja Informal,TKI, dan PRT.

Sementara itu, untuk PNS, TNI /Polri yang sekarang dijalankan oleh Taspen & Asabri diatur dalam aturan peralihan UU BPJS yang pelaksanaan teknisnya dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah dengan manfaat yang tidak boleh lebih rendah dari yang ada di BPJS – 1 dan BPJS -2.

Setelah melakukan aksi di BEI, KAJS melanjutkan aksinya di Kementerian Keuangan. Meminta kepada Kementrian Keuangan selaku koordinator pemerintah pada pembahasan RUU BPJS di DPR tidak menganulir lagi kesepakan yang sudah dibuat oleh Panitian Kerja RUU BPJS agar proses transformasi bisa berjalan paling lambat tahun 2014. (KSC)

From → Berita

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: