Skip to content

Dilarang Menikah Selama Masa Kontrak Kerja

September 13, 2011

Pertanyaan :
Ada karyawan baru yang dilarang menikah dan hamil selama masa kontrak kerja dengan membuat surat pernyataan bermaterai padahal aturan tersebut menyalahi/bertentangan dengan HAM. Apakah aturan tersebut diperbolehkan dan benar secara hukum?
Jawaban :
Pertama, ingin kami jelaskan terlebih dulu bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah dan hamil selama masa kontrak kerja.
Namun demikian, UU Ketenagakerjaan tegas menyebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui bayinya. Demikian diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut Pasal 153 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerjanya menikah atau hamil, adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerjaan yang bersangkutan.
Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pernikahan maupun kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja. Dengan demikian, pelarangan menikah dan hamil dalam masa kontrak kerja terhadap pekerja juga tak beralasan hukum.
Selain itu, pelarangan untuk hamil dalam masa kontrak kerja jelas ditujukan kepada pekerja wanita. Sementara, berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), setiap orang, baik pria maupun wanita bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenegakerjaan. Sedangkan UU Ketenagakerjaan tegas menyebutkan pernikahan atau kehamilan bukan alasan untuk memecat pekerja.
Bahkan Pasal 49 Ayat (2) UU HAM memberikan perlindungan khusus terhadap wanita dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber: Catatan Boeroeh Karawang di Facebook

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: