Skip to content

Pers Release Aksi Pekerja PUK SPAMK FSPMI PT. Kymco

September 9, 2011
24 dan 25 February 2011
Foto: Nyoemarno (Facebook Profile)
  1. Bahwa PT.Kymco Lippo Motor Indonesia (“PT.KLMI”) sudah diputus Pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2010, dan juga sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 Juli 2010.
  2. Sejak diucapkannya Putusan PAILIT tersebut, maka Pengurus PT.KLMI sebagai Debitur Pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, untuk diletakkan dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Kepailitan PT.KLMI dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
  3. Dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, pada tanggal 6 Oktober 2010 Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 Oktober 2010 (selanjutnya disebut “Penetapan 6 Oktober 2010”), yang pada pokoknya menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi (selanjutnya disebut ”KPKNL Bekasi”), sebagai Balai Lelang yang akan melakukan kegiatan lelang dimuka umum atas aset Boedel Pailit milik PT.KLMI.
  4. Atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Niaga tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi  mengeluarkan surat No. S.Pen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang penetapan jadwal umum/lelang atas aset PT. KLMI (Dalam Pailit)
  5. Terhadap Surat Penetapan Jadwal lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Bekasi tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh PT.Metropolitan Tirta Perdana (“PT.MTP”) di PTUN Bandung Perkara nomor : 103/G/2010/PTUN-BDG, sehingga pada tanggal 4 Januari 2011 PTUN Bandung mengeluarkan sebuah penetapan penundaan pelaksanaan lelang.
  6. Adanya penetapan penundaan pelaksanaan lelang yang dikeluarkan PTUN Bandung, dijadikan upaya oleh PT.MTP untuk mengganggu jalannya lelang, karena surat Penetapan PTUN Bandung tersebut dijadikan dasar oleh PT.MTP untuk mengumumkan Penundaan Lelang di berbagai Media Nasional, sehingga proses lelang menjadi terganggu dan calon pembeli menjadi takut saat akan mengikuti Lelang. Dan dengan terganggunya proses lelang tersebut, maka akan berdampak kepada lamanya waktu lagi dalam pembayaran tagihan hak-hak pekerja yang sudah dua tahun lebih tidak terbayarkan
  7. Bahwa terhadap gugatan perkara nomor : 103/G/2010/PTUN-BDG, seharusnya dalam Dismissal Proses Ketua PTUN Bandung menyatakan tidak berhak untuk menerima, memeriksa,dan memutus perkara tersebut, karena PTUN tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang objek sengketanya merupakan sebuah penetapan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, karena KPKNL Bekasi didalam mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan penetapan dari Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. 
  8. Bahwa dengan diterima dan lolosnya Gugatan Perkara  Nomor : 103/G/2010/PTUN-BDG dalam Proses Dismissal, Ketua PTUN Bandung sudah melanggar ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 Huruf a dan huruf e UU No.5 tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  9. Bahwa menurut Himpunan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2001 s/d 2003, tentang Titik Singgung antara Peradilan Umum/Perdata dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN tidak berwenang mengadili penetapan jadwal lelang dari KPKNL Bekasi tersebut, serta diperkuat pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/TUN/1997.
  10. Untuk itu kami kami segenap pekerja PT.Kymco Lippo Motor Indonesia MEMINTA dan MENUNTUT  kepada Ketua PTUN Bandung dan Majelis Hakim terkait agar :

  • KETUA PTUN BANDUNG HARUS MENCABUT PENETAPAN PENUNDAAN JADWAL LELANG, SEBELUM AMAR PUTUSAN DIBACAKAN OLEH MAJELIS HAKIM.
  • MAJELIS HAKIM HARUS MEMBERIKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN BAHWA PTUN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR: 103/G/2010/PTUN-BDG.
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
Koordinator Aksi : NYUMARNO  0818-0858-2024

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: