Skip to content

Anggaran Dasar

September 8, 2011

ANGGARAN DASAR

SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
Periode 2011 – 2016
Mukadimah
Bahwa Pekerja adalah bagian terpenting dari Hubungan Industrial dan proses produksi tetapi keberadaannya sering terabaikan baik dalam pengambilan kebijaksanaan di perusahaan maupun dalam pengambilan kebijakan Negara.

Bahwa kondisi ketenagakerjaan seiring berjalannya waktu menampakan situasi yang tambah buruk bagi pekerja dengan munculnya banyak kebijakan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada Pekerja baik karena faktor eksternal maupun internal.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut kami Pekerja yang terdiri dari sektor industri diluar Industri Metal berkeyakinan bahwa perlunya menyatukan diri dan bergabung dalam serikat pekerja, untuk memperkuat posisi tawar sehingga posisi buruh tidak lagi termarjinalisasikan.  Untuk tujuan tesebut selanjutnya bergabung dalam serikat pekerja yang lebih besar yaitu  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar yang diatur sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian istilah-istilah
Pengertian istilah-istilah yang ada di dalam Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPAI FSPMI adalah ;
1.    Pekerja; adalah seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah
2.    Ruang lingkup keanggotaan; adalah batasan dimana seseorang bisa menjadi anggota SPAI FSPMI
3.    Afiliasi; adalah pernyataan bergabung
4.    Kedaulatan; adalah wewenang
5.    Permusyawaratan; adalah tata cara melakukan musyawarah
6.    Pergantian antar waktu; adalah pergantian seorang pengurus organisasi atau lebih
7.    Munaslub; adalah munas yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan  alasan yang       bisa dipertanggungjawabkan
8.    Muscablub; adalah muscab yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
9.    Musniklub; adalah musnik yang dilakukan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan organisasi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
10. Quorum; adalah sahnya sebuah keputusan
11. Keadaan darurat; adalah keadaan luar biasa yang harus segera diambil tindakan organisasi, karena kalau tidak segera diambil tindakan akan mengganggu jalannya organisasi
12. Pemberhentian sementara; adalah berhentinya seorang atau beberapa orang pengurus yang bersifat sementara (masih menunggu proses) atau sebelum adanya keputusan mengikat dari organisasi
13. Peraturan peralihan; adalah kondisi yang terjadi pada saat atau masa transisi dari peraturan lama kepada peraturan yang baru.
Pasal 2
Nama
Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Aneka industri , Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang disingkat SPAI FSPMI.
Pasal 3 
Bentuk
Organisasi ini berbentuk gabungan serikat pekerja lapangan pekerjaan dan industri yang merupakan Serikat Pekerja Anggota yang disingkat SPA pada tingkat Nasional.
Pasal 4
Sifat
Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional, Representatif dan Bertanggung jawab.
Pasal 5
Azas
Organisasi ini berazaskan Pancasila
Pasal 6
Kedudukan
Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
KEDAULATAN DAN AFILIASI
Pasal 7
Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.
Pasal 8
Afiliasi
Organisasi ini sebagai Serikat Pekerja Anggota dan berafiliasi ke dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN PERAN
Pasal 9
Fungsi
Fungsi organisasi ini adalah :
1.    Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia pada lapangan industri  untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja, serta produktifitas
2.   Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya
3.    Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
4.    Sebagai sarana pelindung dan pembela hak-hak serta kepentingan pekerja.
Pasal 10
Tujuan
Tujuan organisasi ini adalah :
1.   Mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya
2.  Menghimpun dan menyatukan gerakan kaum pekerja dalam lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis atau persamaan dengan itu serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
3.    Memperbaiki kwalitas kehidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara meningkatkan, melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kaum pekerja
4.    Mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta meningkatkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.
5.    Meningkatkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pekerja serta keluarga pada khususnya.
Pasal 11
Peran
Peran organisasi ini adalah :
1.    Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peran kaum pekerja
2.   Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya
3.    Menciptakan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial
4.  Meningkatkan kualitas anggota dibidang pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.
BAB IV
BENDERA, LAMBANG DAN LAGU
Pasal 12
Bendera
Disamping Bendera Merah Putih dan Bendera Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, organisasi ini mempunyai Bendera Serikat Pekerja Aneka Industri  dengan warna merah dan biru serta lambang organisasi SPAI FSPMI.
Pasal 13
Lambang
Lambang  organisasi mencerminkan dari :
1.    Huruf A singkatan dari Aneka  
2.    Hurup I singkatan dari Industri 
3.    Warna merah  melambangkan Berani
4.    Warna biru melambangkan Persatuan
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 14
Anggota
Anggota SPAI FSPMI adalah :
Pekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa, diluar yang ada tergabung dalam keanggotaan SPA FSPMI
Pasal 15
Ruang Lingkup
a.    Industri Textile, Industri Sandang, dan Industri Kulit
b.    Industri Jasa, Bank, dan Perhotelan
c.    Industri Kimia, Energi, dan Pertambangan
d.    Industri Farmasi, Makanan dan Minuman
e.    Himpunan Guru dan Tenaga Pendidik
f.     Himpunan Pekerja Outsourching yang ingin berserikat
g.    Himpunan buruh Migran ( Tenaga Kerja Indonesia)
h.    Industri Pengolahan Kayu dan Hasil Hutan
i.      Industri Percetakan, dan Pengolahan Kertas
j.      Industri Plastik Kemasan, dan Pengolahan Plastik
k.    Segala Industri dan jasa lainnya yang disetujui oleh DPP FSPMI
Pasal 16
Hak Anggota
Hak anggota SPAI FSPMI antara lain adalah :
1.    Memiliki Kartu Tanda Anggota
2.    Memilih dan dipilih.
3.    Berbicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
4.    Terlibat aktif dalam merumuskan keputusan-keputusan organisasi.
5.    Membela dan dibela dalam sidang organisasi.
6.    Mendapat bimbingan, perlindungan dan pengembangan diri.
Pasal 17
Kewajiban Anggota
Kewajiban anggota SPAI FSPMI antara lain adalah :
1.    Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang konsolidasi
2.    Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPAI FSPMI
3.    Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi
4.    Turut aktif dalam melaksanakan Keputusan-keputusan organisasi
BAB VI
KEPENGURUSAN DAN WEWENANG ORGANISASI
Pasal 18
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan SPAI FSPMI diatur sebagai berikut :
1.    Tingkat nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PP SPAI FSPMI
2.   Tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PC SPAI FSPMI
3.   Tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri   Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan disingkat PUK SPAI FSPMI.
Pasal 19
Wewenang
Wewenang SPAI FSPMI diatur sebagai berikut :
1.    Menangani masalah ketenagakerjaan yang seluas-luasnya
2.   Bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, baik diminta maupun tidak
3.    Berunding untuk dan atas nama anggota dengan pengusaha dan atau Organisasi Gabungan Pengusaha sejenis.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI
Pasal  20
Permusyawaratan
Permusyawaratan SPAI FSPMI terdiri dari :
1.    Musyawarah pada tingkat nasional, disebut musyawarah nasional yang selanjutnya disingkat Munas
2.    Musyawarah pada tingkat cabang, disebut musyawarah cabang yang selanjutnya disingkat Muscab
3.    Musyawarah pada Tingkat Unit Kerja, disebut musyawarah unit kerja yang selanjutnya disingkat Musnik
Pasal 21
Munas
Ketentuan Munas diatur sebagai berikut :
1.    Munas adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Pusat SPAI FSPMI
2.    Munas diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan pada bulan Pebruari
3.    Munas berwenang :
       a.    Menilai dan mengesyahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI
       b.    Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPAI FSPMI
       c.    Menetapkan Program Kerja Nasional SPAI FSPMI
       d.    Membuat anggaran organisasi secara nasional
       e.    Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI.
       f.     Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan).
Pasal 22
Muscab
Ketentuan Muscab diatur sebagai berikut :
1.    Muscab adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
2.    Muscab diadakan 4 (empat) tahun sekali
3.    Muscab berwenang untuk :
        a.    Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
       b.    Menetapkan Program Kerja Pimpinan Cabang sebagai penjabaran Program Kerja Pimpinan Pusat SPAI FSPMI dan program lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
       c.    Membuat anggaran belanja organisasi dan Rekomendasi Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
       d.    Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
       e.    Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan)
Pasal 23
Musnik
Ketentuan Musnik diatur sebagai berikut :
1.    Musnik adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
2.    Musnik diadakan 3 (tiga) tahun sekali
3.    Musnik berwenang untuk :
     a.    Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
      b.    Menetapkan Program Kerja Pimpinan Unit Kerja sebagai penjabaran Program Kerja Pimpinan Cabang dan Program Kerja Pimpinan Pusat SPAI FSPMI
        c.    Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
        d.    Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan)
Pasal 24
Rapat-rapat
Rapat-rapat SPAI FSPMI terdiri dari :
1.    Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas
2.    Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab
3.    Rapat Kerja Unit Kerja, disingkat Rakernik
4.    Rapat Rutin dilakukan pada semua tingkatan, disingkat Ratin
Pasal 25
Rakernas
Ketentuan Rakernas diatur sebagai berikut :
1.    Rakernas adalah kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Pusat SPAI FSPMI yang berada diantara dua Munas.
2.    Rakernas dipimpin oleh Pimpinan Pusat SPAI FSPMI.
3.    Rakernas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4.   Rakernas merupakan forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tingkat pimpinan pusat dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi, yang berwenang untuk :
      a.    Mengevaluasi program kerja Pimpinan Pusat SPAI FSPMI
      b.    Merekomendasi program kerja tahunan
      c.    Menetapkan keputusan penting lainnya.
      d.    Menentukan pengertian “Kondisi Luar Biasa”
      e.    Menindaklanjuti hasil laporan Tim Internal Auditor (jika ada)
Pasal 26
Rakercab
Ketentuan Rakercab diatur sebagai berikut :
1.    Rakercab adalah kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Cabang SPAI FSPMI yang berada diantara dua Muscab.
2.    Rakercab dipimpin oleh Pimpinan Cabang SPAI FSPMI.
3.    Rakercab diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
4.   Rakercab merupakan forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tahunan pada tingkat cabang dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi dan berwenang untuk :
        a.      Mengevaluasi program kerja Pimpinan Cabang SPAI FSPMI
        b.      Merekomendasi program kerja tahunan
        c.      Menetapkan keputusan penting lainnya.
        d.      Menentukan pengertian “Kondisi Luar Biasa”
e.      Menindaklanjuti hasil laporan Tim Internal Auditor (jika ada)
Pasal 27
Rakernik
Ketentuan Rakernik diatur sebagai berikut :
1.   Rakernik adalah kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI yang berada diantara dua Musnik.
2.    Rakernik dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
3.    Rakernik diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan atau setiap saat bila diperlukan
4.   Rakernik merupakan forum koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tahunan pada tingkat pimpinan unit kerja dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi dan berwenang untuk :
        a.    Mengevaluasi program kerja Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
        b.    Merekomendasi program kerja tahunan
        c.    Menetapkan keputusan dan kebijaksanaan yang memerlukan dukungan anggota secara luas, dan
        d.    Menentukan pengertian “Kondisi Luar Biasa”
Pasal 28
Ratin SPAI FSPMI
1.    Ratin Pimpinan Pusat SPAI FSPMI terdiri dari :
      a.    Rapat Sekretariat;  dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara dan full timer tentang kesekretariatan yang dilaksanakan satu bulan satu kali
      b.    Rapat Pengurus Harian; diihadiri oleh pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI dan dilakukan dalam periode sebulan sekali dan atau setiap saat jika diperlukan
     c.    Rapat Pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI dan utusan Pimpinan Cabang SPAI FSPMI dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan atau dapat dilakukan diluar ketentuan diatas jika dipandang perlu
2.    Ratin Pimpinan Cabang SPAI FSPMI terdiri dari :
     a.    Rapat Sekretariat; dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan full timer tentang kesekretariatan yang dilaksanakan satu bulan satu kali
      b.    Rapat Pengurus Harian; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI dan dilaksanakan  satu kali dalam satu bulan dan atau setiap saat jika diperlukan
     c.    Ratin Pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang dan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI, dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan atau dilakukan jika dipandang perlu.
3.    Ratin Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI terdiri dari :
     a.    Rapat Sekretariat; dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tentang kesekretariatan yang dilaksanakan satu bulan satu kali
       b.    Rapat pengurus harian; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali
      c.    Rapat Pleno; dihadiri oleh pengurus Pimpinan Unit Kerja dan Perwakilan Anggota  SPAI FSPMI dan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan atau dapat dilaksanakan jika dipandang perlu.
BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 29
Pimpinan Pusat
Susunan pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI diatur sebagai berikut :
1.    Berjumlah sekurang-kurangnya 9 ( sembilan ) dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
2.    Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30 % perempuan
3.    Sebagai alat kelengkapan organisasi maka tingkat Pimpinan Pusat SPAI FSPMI dapat membentuk Biro.
4.    Pengurus Pimpinan Pusat SPAI FSPMI merupakan pemegang mandat Munas secara kolektif.
Pasal 30
Pimpinan Cabang
Susunan pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI diatur sebagai berikut :
1.    Berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
2.    Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30 % adalah perempuan
3.   Sebagai alat kelengkapan organisasi maka ditingkat Pimpinan Cabang SPAI FSPMI dapat dibentuk Departeman
4.    Pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI merupakan pemegang mandat Muscab secara kolektif.
Pasal 31
Pimpinan Unit Kerja
Susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI diatur sebagai berikut :
1.    Berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
2.    Komposisi kepengurusan sekurang-kurangnya 30 % adalah perempuan dan atau berdasarkan jumlah anggota SPAI FSPMI.
3.    Sebagai alat kelengkapan organisasi maka ditingkat Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI dibentuk Perwakilan Anggota
4.    Perwakilan Anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pimpinan Unit Kerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI
5.    Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI merupakan pemegang mandat Musnik secara kolektif.
BAB IX
SANKSI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 32
Sanksi Organisasi
1.    Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota maupun pengurus organisasi yang melakukan tindakan indisipliner.
2.    Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus berupa :
       a.    Teguran lisan ;
       b.    Peringatan tertulis ;
       c.    Skorsing ;
Pasal 33
Pergantian Antar Waktu
1.    Pergantian antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang pengurus.
2.    Dalam hal Ketua Umum PP, Ketua PC dan Ketua PUK berhalangan tetap dan masa jabatannya belum berakhir, maka dilakukan Musyawarah Luar Biasa untuk menentukan Ketua.
3.     Pergantian antar waktu pengurus lainnya dilakukan atas persetujuan rapat pengurus pada masing-masing tingkatan.
4.    Pergantian antar waktu disahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.
BAB X
K E U A N G A N
Pasal 34
Keuangan
Sumber keuangan SPAI FSPMI diperoleh dari :
1.    Uang pangkal dan uang iuran anggota ;
2.    Uang konsolidasi ;
3.    Sumbangan yang tidak mengikat ;
4.    Usaha-usaha lain yang sah atau dana abadi.
BAB  XI
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Peralihan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga SPAI FSPMI dan atau Peraturan Organisasi (PO).
Pasal 36
Penutup
Anggaran Dasar ini disyahkan dalam Munas SPAI FSPMI dan merupakan pedoman organisasi sampai dengan Munas berikutnya.
Ditetapkan di   : Bandung;
Pada Tanggal  : 8 Februari 2011
Musyawarah Nasional I 
Serikat Pekerja Aneka Industri
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Pimpinan Sidang Munas I SPAI FSPMI
      Ketua                                                  Sekretaris
Ttd                                                        Ttd
             ( NYUMARNO )                               ( DJAMALUDIN MALIK)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: